Dukcapil Dinilai Jadi Pintu Masuk Penataan Jakarta
Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menekankan pentingnya penguatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sebagai pintu masuk utama dalam penataan ibu kota.
"Perlu updating setiap saat,"
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua mengatakan, data kependudukan harus terus diperbarui untuk memastikan berbagai kebijakan pemerintah seperti bantuan sosial, pendidikan, hingga kesehatan tepat sasaran.
Dinas Dukcapil Hadirkan Dashboard Profil Penduduk DisabilitasIa menilai, pemutakhiran data diperlukan untuk memastikan warga yang masuk dalam kelompok desil prioritas tetap mendapatkan haknya. Sebaliknya, warga yang sudah tidak memenuhi kriteria harus dikeluarkan dari daftar penerima bantuan.
"Makanya perlu updating setiap saat. Bantalan sosial kita sangat besar," kata Inggard, Kamis (10/9).
Inggard juga mengingatkan agar program bantuan sosial tidak menjadi daya tarik urbanisasi. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan warga yang telah lama tinggal dan menjadi bagian dari Jakarta tidak kehilangan hak akibat pertambahan penduduk yang tidak terkendali.
"Jangan sampai ini jadi arus urbanisasi. Jangan sampai orang penduduk asli Jakarta malah enggak kebagian. Orang-orang datang berbondong-bondong masuk ke Jakarta, tapi kita terus membiayai ini," ujarnya.
Selain program sosial, Inggard menerangkan bahwa validitas data kependudukan penting untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu. Ia mengingatkan agar tidak ada data KTP yang tidak sesuai dengan keberadaan penduduk lantaran berpotensi disalahgunakan.
"Jangan sampai KTP-KTP digunakan sebagai alat pencoblos yang artinya tidak ada orangnya. Kan jomplang, Pak. Jadi, menimbulkan money politics juga," katanya.
Lebih jauh, Inggard menegaskan, Dukcapil memiliki posisi strategis dalam mendukung seluruh program pemerintah daerah. Ia meminta, basis data kependudukan dikelola secara akurat agar dapat menjadi rujukan bagi perangkat daerah lainnya.
"Pintu masuk daripada seluruh kegiatan yang ada di Jakarta adalah Dukcapil. Harapan kami, Komisi A, Dukcapil ini jangan dianggap enteng. Masalah bank datanya apa semuanya harus jelas," tandasnya.
